Jeneponto, allnatsar.od – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Pertanahan terkait Program Optimalisasi Daerah Melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Rabu (13/05/2026).
Rapat dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., serta dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Asisten III Setda Jeneponto Nuzuldin Ngallo, ST., MT., Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta para PIC program layanan pertanahan dan tata ruang.
Dalam rapat tersebut dibahas penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Kementerian ATR/BPN melalui sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk mendukung optimalisasi aset daerah, tata ruang, serta peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Asisten III Setda Jeneponto, Nuzuldin Ngallo, ST., MT., menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat mendukung penuh seluruh aktivitas dan program kerja ATR/BPN di daerah.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 47 sertifikat aset milik Pemerintah Daerah yang belum terpetakan dan direncanakan untuk dibuatkan peta tematik guna memperkuat pengelolaan aset daerah. Selain itu, tanah wakaf juga menjadi perhatian untuk diterbitkan sertifikatnya melalui dukungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pembahasan lainnya, turut disampaikan pentingnya dukungan digitalisasi layanan melalui koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi), termasuk pengembangan website dan sistem informasi penunjang layanan pertanahan dan tata ruang.
Diketahui, dari 9 program ATR/BPN yang ada, sebanyak 7 program menjadi prioritas pelaksanaan di Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan penataan wilayah yang terintegrasi.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap sinergi lintas sektor bersama ATR/BPN dapat terus diperkuat guna mendorong tertib administrasi pertanahan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jeneponto.
