Bukan Sekadar Besar Anggaran, Munafri: Yang Utama Manfaatnya untuk Masyarakat

- Jurnalis

Senin, 28 September 2026 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar

Makassar, allnatsar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

Munafri menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar.

“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan.

Di sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga :  Ketua KPK Pastikan Tetap Memiliki Mandat Tangani Korupsi BUMN

Sementara dari sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.

Munafri menekankan perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakatakan perubahan ini menjadi penajaman program pemerintah, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.

“Efisiensi belanja tidak mengurangi pelayanan masyarakat, pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan kegiatan yang memiliki kesiapan dampak langsung,” jelasnya.

Ia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar, katanya, akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Munafri: Setiap Rupiah dalam APBD Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Masyarakat

“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.

“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Berita Terkait

Wali Kota Appi Rombak Kabinet, 29 Pejabat Eselon II Bergeser, 12 Tetap Bertahan
Gerak cepat, Perumda Parkir Klarifikasi Aduan Dugaan Pungutan Parkir di Kantor Camat Panakkukang
Pemkot Jaga Program Prioritas 2027, Anggaran Berdampak pada Kesejahteraan Warga
Usai Gibran Mundur, Di Medsos Ramai Desak Ijazah Semua Anggota DPR Kembali Diperiksa
Dua Dekade Menanti Akses Layak, Kini Era Wali Kota Munafri, Jalan Beton Hadir di Romang Tangayya
Wali Kota Munafri Pastikan Bayi di Makassar Miliki Identitas Sejak Hari Pertama Lahir
Kolaborasi Bank Sulselbar, Pemkot Makassar Pulihkan Terumbu Karang di Pulau Lanjukang
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Seret Nama Mantan Kapolri, Kabar Penetapan Empat Tersangka Jadi Sorotan
Berita ini 110 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:42 WIB

Wali Kota Appi Rombak Kabinet, 29 Pejabat Eselon II Bergeser, 12 Tetap Bertahan

Selasa, 17 November 2026 - 15:29 WIB

Gerak cepat, Perumda Parkir Klarifikasi Aduan Dugaan Pungutan Parkir di Kantor Camat Panakkukang

Minggu, 15 November 2026 - 23:39 WIB

Pemkot Jaga Program Prioritas 2027, Anggaran Berdampak pada Kesejahteraan Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 14:50 WIB

Usai Gibran Mundur, Di Medsos Ramai Desak Ijazah Semua Anggota DPR Kembali Diperiksa

Selasa, 10 November 2026 - 20:42 WIB

Dua Dekade Menanti Akses Layak, Kini Era Wali Kota Munafri, Jalan Beton Hadir di Romang Tangayya

Berita Terbaru