Jakarta, allnatsar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan.
Kali ini, apresiasi tersebut diberikan KompasTV melalui penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah.
Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9).
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambah Munafri.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam memastikan tersedianya akses pendidikan yang layak dan merata, melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.
Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Lanjut dia, ini merupakan perhatian yang sangat serius dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.
Selain sarana dan prasarana, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan.
Munafri mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru yang mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai dari pemerintah.
“Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” katanya.
Komitmen pemerataan pendidikan tersebut juga diarahkan ke wilayah kepulauan. Pemkot Makassar tidak ingin kualitas layanan pendidikan di wilayah kepulauan tertinggal dibandingkan sekolah yang berada di wilayah daratan.
Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Munafri menjelaskan, skema tunjangan tersebut kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan.
Dengan demikian, guru yang bertugas di lokasi yang lebih jauh mendapatkan dukungan tunjangan yang lebih besar.
“Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya.
Menurut Appi, pemberian tunjangan berdasarkan jarak penugasan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang menjalankan tugas di wilayah dengan tantangan akses yang lebih besar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tuturnya.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambung Appi.
Tidak hanya memberikan insentif kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.
Sejumlah sekolah di kawasan kepulauan telah mendapatkan revitalisasi, mulai dari bangunan sekolah, meubelair, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.
Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan perhatian, di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.
Untuk Lakkang, misalnya, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP.
Menurut dia, pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.
Hal serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara untuk Bone Tambu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kerusakan sekolah yang terjadi akibat abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Ia menyebut, hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Ke depan, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berfokus pada ruang kelas dan bangunan sekolah.
Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang semakin setara dengan sekolah di daratan.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan agar para tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan lebih nyaman.
Munafri berharap, pembenahan tersebut dapat memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak yang bersekolah di wilayah perkotaan.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya.
