Jeneponto, allnatsar.id – Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya melalui optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Bank Sulselbar dalam memperluas penggunaan transaksi digital pada sektor pendapatan dan belanja daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat bersama Bank Sulselbar yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Kamis (13/8/2026).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., Kepala Bappeda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Kepala Dinas Perikanan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, jajaran Bank Sulselbar, serta tamu undangan lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Jeneponto untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan transaksi elektronik yang semakin luas, terintegrasi, dan mudah diakses.
Digitalisasi transaksi menjadi fokus utama dalam penguatan ETPD. Melalui sistem transaksi digital, pemerintah daerah berupaya membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban daerah.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam rapat, di antaranya evaluasi pelaksanaan dan strategi optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari digitalisasi transaksi belanja pemerintah.
Pada sisi pendapatan, pembahasan diarahkan pada optimalisasi dan perluasan transaksi digital Pendapatan Daerah (PDRD), khususnya pajak dan retribusi daerah. Perluasan kanal pembayaran digital diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan pembayaran sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Rapat juga membahas reaktivasi agen Lakupandai untuk mendukung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penguatan kanal tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital hingga ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat.
Selain itu, turut dibahas integrasi aplikasi SmartGov CartenZ dengan sistem Bank Sulselbar. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas sistem digital pemerintah daerah dengan layanan perbankan, sehingga proses transaksi dapat berlangsung secara lebih cepat, aman, efektif, dan terintegrasi.
Penguatan ETPD tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya diarahkan pada perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
Sinergi Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama Bank Sulselbar diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem transaksi pemerintahan berbasis digital, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan optimalisasi pendapatan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Jeneponto terus membangun pemerintahan yang semakin digital, terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan layanan transaksi yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.
