MAKASSAR, ALLNATSAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan tujuh program prioritas pembangunan atau Sapta MULIA sebagai strategi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Paparan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).
Mengangkat tema “Kota Makassar sebagai Smart City”, Munafri yang akrab disapa Appi berbagi pengalaman mengenai strategi pembangunan perkotaan melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan ekonomi daerah.
Di hadapan para praja muda, Appi menegaskan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia. Namun, menurutnya, Makassar harus berkembang lebih jauh menjadi kota yang mampu memberikan kenyamanan, pelayanan, dan peluang bagi seluruh masyarakat.
“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Appi.
Ia menjelaskan, dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar mengandalkan sektor perdagangan, jasa, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama perekonomian.
Munafri juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Makassar. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,61 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,66, tingkat kemiskinan sebesar 4,24 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 9,60 persen.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” tegasnya.
Tujuh Program Prioritas Sapta MULIA
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan tujuh program prioritas yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menjawab tantangan perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pertama, Lontara Plus. Program ini merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi perangkat daerah. Sebelumnya, terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan yang ditindaklanjuti secara terukur.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
Kedua, Makassar Creative Hub. Program ini menjadi ruang pengembangan kreativitas dan keterampilan masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai pelatihan disediakan secara gratis, mulai dari tata rias, barista, hingga keterampilan lain yang mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemerintah kota juga menargetkan perluasan lokasi agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan dan peluang kerja.
Program tersebut turut membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar.
Ketiga, perluasan akses air bersih. Pemerintah Kota Makassar berupaya meningkatkan pemerataan layanan air bersih melalui pemberian sambungan secara gratis bagi warga yang belum memperoleh akses perpipaan, disertai pembenahan jaringan distribusi.
Munafri menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata, terutama ketika menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
Keempat, seragam sekolah gratis. Program ini ditujukan bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar. Sebanyak 33.000 anak ditargetkan menerima bantuan seragam sekolah tersebut.
Selain mendukung kebutuhan pendidikan, program ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Kelima, pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemkot Makassar mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.
Menurut Appi, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Diperlukan keterlibatan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Upaya tersebut juga mencakup pembenahan pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk pertanian perkotaan atau urban farming, serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular.
Keenam, Makassar Berjasa. Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Munafri menyebutkan, program tersebut mencakup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga disebut mendapatkan jaminan hari tua.
Ia menilai perlindungan sosial sangat penting untuk membantu keluarga pekerja rentan menghadapi risiko ekonomi ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Ketujuh, pembangunan Stadion Makassar. Program ini diarahkan untuk menghadirkan fasilitas olahraga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitarnya.
Munafri menjelaskan bahwa stadion tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan berbagai usaha lainnya.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai keberadaan stadion dengan standar yang memadai penting untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.
Pembangunan stadion tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD.
Bekali Calon Aparatur Pemerintahan
Melalui pemaparan Sapta MULIA, Munafri berharap para praja muda IPDN dapat memahami bahwa pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi, pemerataan pelayanan dasar, penguatan perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inklusif.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate.
Paparan tersebut menjadi bagian dari pengenalan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Praja Muda IPDN, sekaligus memperlihatkan berbagai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
