Makassar, allnatsar. id — Pemerintah Kota Makassar terus mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir di beberapa titik rawan di Kota Makassar. Untuk itu, Pemkot terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mengatasi banjir, terutama di kawasan-kawasan rawan.
Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya. Tak hanya itu, di dalam Kota Jl. AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota.
Hal ini, menjadi topik utama dalam pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, berlangsung di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan semua pihak untuk terus mencari solusi dalam penanganan banjir.
Politisi Golkar itu menuturkan, hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga. “Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” jelas Appi.
“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” tambah Munafri saat koordinasi bersama BBWS Pompengan Jeneberang.
Munafri menyebutkan, fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota. Ia berharap penanganan banjir bisa direncanakan secara bertahap dalam lima tahun kedepan, dengan melibatkan semua pihak terkait.
Salah satu alternatif yang dibahas pada kesempatan ini adalah pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang, adanya kolam retensi. Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan.
Biaya konstruksinya diperkirakan mencapai Rp400 miliar, mengingat harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru. Sebagai alternatif lain, Pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan.
Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah, sehingga total anggaran juga diperkirakan sebesar Rp400 miliar. Opsi ini dinilai memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi banjir yang lebih permanen. Kalau ini tidak segera ditangani, maka wilayah ini akan terus terendam setiap tahun.
“Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah,” jelasnya. Pemkot juga menyoroti pentingnya payung hukum bersama untuk penataan kanal dan saluran kota. Pembersihan kanal menurutnya tidak bisa hanya sebatas pengerukan sedimen.
Selain itu, penataan kanal juga harus mencakup penertiban bangunan liar di sekitar kanal. Apalagi banyak kanal yang dipasangi atap. “Dijadikan gang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap, kumuh, dan menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan soal jalur inspeksi,” lanjutnya.
Dengan sinergi antara pemerintah kota dan BBWS, Pemkot berharap solusi banjir yang bersifat menyeluruh dapat segera diwujudkan, terutama melalui perencanaan lima tahunan yang realistis dan bertahap. Ia mengakui bahwa kewenangan Pemerintah Kota terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, terutama yang bersinggungan dengan wilayah kerja Balai Pompengan.
Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas lembaga dianggap penting untuk menghasilkan solusi yang efektif. “Alur air di kawasan itu menyempit karena ada rumah-rumah warga yang berdiri di atasnya. (sie/all)
