Makassar, allnatsar.id – Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 bukan sekadar perayaan seremonial tahunan. Angka 80 adalah penanda kematangan, sebuah usia yang teramat matang bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal jalannya sejarah bangsa.
Di usia yang senja untuk ukuran manusia, namun harus tetap prima sebagai institusi negara, Polri hari ini dihadapkan pada babak baru yang krusial yakni implementasi dari Undang-Undang (UU) Polri yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI.
Tema “80 Tahun Mengabdi: Polri untuk Masyarakat” yang diusung tahun ini seolah menjadi alarm pengingat. Di tengah payung hukum yang baru, tema ini bukan lagi sekadar slogan di baliho-baliho jalanan, melainkan sebuah kontrak sosial baru antara Polri dan rakyat.
Disahkannya UU Polri yang baru oleh DPR RI membawa angin perubahan sekaligus sorotan tajam dari publik. Undang-undang ini memberikan kewenangan dan ruang gerak yang dinilai sebagian pihak semakin luas. Namun, di sinilah letak ujian sesungguhnya.
Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang besar tanpa dibarengi dengan reformasi kultural yang menyentuh akar rumput hanya akan memperlebar jarak antara aparat dan rakyat.
Di umur yang ke-80 ini, Polri tidak boleh lagi terjebak dalam romantisme masa lalu atau sekadar berlindung di balik legalitas undang-undang. UU baru ini harus dimaknai sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi, bukan alat untuk mempertebal sekat kekuasaan.
Momentum Hari Bhayangkara 2026 ini harus menjadi titik balik (turning point). Publik tidak hanya butuh polisi yang berwenang, tetapi polisi yang berbenah.
Memasuki tahun 2026, dinamika sosial dan digital masyarakat Indonesia semakin kompleks. Kritik terhadap institusi kepolisian dapat bergulir dalam hitungan detik di media sosial. Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat (public trust) adalah mata uang utama yang menentukan keberhasilan Polri.
Berbenah diri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan urgensi yang mutlak. Angka 80 tahun harus merefleksikan kebijaksanaan. Polri harus mampu membersihkan diri dari ego sektoral, tindakan represif yang tidak perlu, serta persepsi “tajam ke bawah, tumpul ke atas” yang selama ini masih kerap dikeluhkan. UU Polri yang baru harus diisi dengan jiwa-jiwa bhayangkara yang humanis, transparan, dan akuntabel.
Tugas utama polisi, sebagaimana dicita-citakan sejak awal berdirinya, adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di usia yang ke-80 ini, sudah saatnya Polri benar-benar “pulang” ke rumah asalnya, yaitu di hati masyarakat.
Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Usia delapan dekade adalah bukti ketangguhan institusi ini dalam menjaga NKRI. Namun, hadiah terbaik untuk ulang tahun kali ini bukanlah upacara yang megah, melainkan komitmen nyata untuk berubah.
Dengan modal UU yang baru, mari kita gantungkan harapan agar Polri semakin presisi, semakin matang, dan semakin mencintai rakyatnya. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati Polri tidak terletak pada senjata atau undang-undang yang mengaturnya, melainkan pada seberapa besar masyarakat merasa diayomi dan dilindungi oleh hadirnya Korps Bhayangkara.
Oleh: Akhmad Kurnia N, Akademisi Universitas Indonesia Timur Makassar
