SPMP Resmi Laporkan Tambang Galian C Ilegal ke Mapolres Takalar, Desak Penutupan dan Penyitaan Alat Berat

- Jurnalis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 07:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Takalar, allnatsar.id — Simpul Pergerakan Mahasiswa & Pemuda (SPMP) mendatangi Mapolres Takalar pada Jumat (14/8/2026) untuk melayangkan surat aduan resmi terkait maraknya aktivitas pertambangan galian C ilegal di wilayah Kabupaten Takalar.

Langkah ini diambil menyusul beroperasinya sejumlah titik tambang secara terang-terangan tanpa mengindahkan regulasi hukum yang berlaku.

Ketua Umum SPMP, Bams, menyatakan bahwa keberadaan penambangan pasir dan tanah timbunan tanpa izin tersebut kini berada pada tahap yang sangat meresahkan.

Selain merusak lingkungan dan mengangkangi aturan, lalu lalang kendaraan pengangkut material tambang mulai mengancam keselamatan lalu lintas serta kesehatan masyarakat sekitar.

Baca Juga :  Pemilahan Sampah Diperkuat, 24 BSU di Kecamatan Wajo Jadi Garda Depan Sebelum Sampah ke TPA

“Aktivitas tambang galian C ilegal ini sudah cukup mengkhawatirkan. Mulai dari proses bongkar muat hingga pengangkutan material di jalan raya jelas membahayakan para pengguna jalan serta mengancam aspek kesehatan warga,” tegas Bams saat dikonfirmasi.

Atas kondisi yang dinilai memprihatinkan tersebut, SPMP mendesak Kapolres Takalar untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan praktik korporasi ilegal terus beroperasi di wilayah hukumnya.

Pihaknya menuntut tindakan konkrit berupa penutupan lokasi tambang serta penyitaan armada dan alat berat yang digunakan para pelaku.

Baca Juga :  Dukung Makassar Zero Waste, DLU Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Libatkan Warga Wajo

“Harusnya Kapolres Takalar bisa melihat fakta di lapangan dan segera mengambil tindakan tegas, seperti menutup operasional tambang dan menyita alat berat milik para penambang liar,” lanjutnya.

Bams menambahkan, dalam payung hukum pertambangan (Undang-Undang Minerba), setiap kegiatan penambangan tanpa izin resmi merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi denda hingga hukuman penjara.

Oleh karena itu, SPMP memilih jalur formal dengan melaporkan langsung temuan ini ke kepolisian agar penegakan hukum dapat segera direalisasikan demi kepentingan umum.

Berita Terkait

Rotasi Jabatan di Polda Sulsel: Kapolresta Gowa hingga Sejumlah Kapolres Resmi Berganti
Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi Bareng Pegadaian Tunjang Ekonomi Warga, Sampah Kini Bisa Jadi Emas
Kejari Jeneponto Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM Senilai Rp8 Miliar
Pemkot dan DPRD Makassar Siapkan Perlindungan Jamsostek bagi Ojol hingga Nelayan
DPRD Makassar dan Pemkot Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rentan
Pemkot Makassar Lirik Teknologi Smart Waste Management, Pengawasan Armada Sampah Makin Transparan
Seluruh Fraksi DPRD Makassar Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perubahan Status PD Terminal
Pemkab Jeneponto dan DPRD Mulai Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:38 WIB

Rotasi Jabatan di Polda Sulsel: Kapolresta Gowa hingga Sejumlah Kapolres Resmi Berganti

Sabtu, 21 November 2026 - 11:48 WIB

Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi Bareng Pegadaian Tunjang Ekonomi Warga, Sampah Kini Bisa Jadi Emas

Rabu, 18 November 2026 - 17:41 WIB

Kejari Jeneponto Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM Senilai Rp8 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 12:55 WIB

Pemkot dan DPRD Makassar Siapkan Perlindungan Jamsostek bagi Ojol hingga Nelayan

Selasa, 17 November 2026 - 12:47 WIB

DPRD Makassar dan Pemkot Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rentan

Berita Terbaru