Makassar, allnatsar.id — Kabar baik disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kepada masyarakat Kecamatan Tallo.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan memperluas cakupan program pembebasan iuran sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Pesta Rakyat Kecamatan Tallo, Rabu (2/9/2026) malam.
Jika sebelumnya pembebasan iuran sampah diberikan kepada rumah dengan daya listrik 450 hingga 900 watt, mulai 2026 cakupannya diperluas hingga rumah dengan daya listrik 1.300 watt.
“Tahun 2025 lalu, kita sudah menjalankan dengan kriteria 450 watt listrik yang ada di rumahnya sampai 900 watt. Ini sudah ada 8.764 rumah di Kecamatan Tallo dapat iuran sampah gratis,” kata Appi.
“Masih menggunakan kriteria lama (hanya sampai 900 VA), sedangkan peraturan terbaru diperluas hingga 1.300 VA (seharusnya 11.417 rumah untuk Kecamatan Tallo),” lanjutanya.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat, yakni wajib memilah sampah dari sumbernya.
Appi menjelaskan, pada 2026 pemerintah akan menambah cakupan penerima pembebasan iuran sampah untuk rumah dengan daya listrik 900 hingga 1.300 watt.
“Dan tahun 2026 kita akan menambah di daya listrik 900 sampai 1.300 watt, tapi syaratnya satu: sampahnya harus dipilah,” tegasnya.
Dengan kebijakan tersebut, rumah tangga dengan daya listrik mulai 450 hingga 1.300 watt berpeluang mendapatkan pembebasan pembayaran iuran sampah, sepanjang memenuhi ketentuan pemilahan sampah.
“Mulai dari 450 watt sampai 1.300 watt akan digratiskan dari pembayaran iuran sampah,” jelas Appi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
Ia berharap biaya yang sebelumnya digunakan untuk membayar iuran sampah dapat dialihkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Inilah bentuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengurangi beban masyarakat dengan mengurangi beban-beban bulanan, sehingga uang yang harusnya dipakai untuk membayar sampah ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain,” tuturnya.
Di sisi lain, Appi mengingatkan bahwa pembebasan iuran sampah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mengapresiasi peran camat, lurah, RT/RW, serta seluruh jajaran di Kecamatan Tallo yang selama ini ikut mendukung penataan lingkungan.
Appi menekankan, persoalan sampah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
“Kita ingin mewariskan generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, kota yang bersih, kota yang indah, dan kota yang sehat,” katanya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat mulai mengelola sampah sejak dari rumah dan tidak mewariskan persoalan lingkungan kepada generasi mendatang.
“Kita harus bahu-membahu bersama-sama menjadi penanggung jawab bersama untuk menciptakan kota yang bersih dan kota yang sehat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menyinggung persoalan distribusi air bersih yang dilakukan Pemkot Makassar di sejumlah wilayah Kecamatan Tallo.
Pelayanan dilakukan melalui distribusi air menggunakan mobil tangki PDAM, termasuk kepada masyarakat yang saluran airnya tidak mengalir.
Selain PDAM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga terus melakukan distribusi air bersih. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta memaksimalkan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah dibangun pemerintah.
“Ini bisa ter-cover dengan segala macam apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jaminan dan suplai air bersih bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Appi juga meminta jajaran lurah serta RT/RW ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Menurutnya, kondisi keamanan di Kecamatan Tallo yang saat ini dinilai semakin baik harus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Keamanan dan ketertiban lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, serta jajaran SKPD Pemkot Makassar.
