Jakarta, allnatsar.id — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idul fitri.
Usai pertemuan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.
“Ya kita memastikan bulan puasa, mau Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh di lapangan. Ia juga mengaku mendapat penugasan khusus untuk berkeliling memastikan berbagai program prioritas berjalan optimal.
“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan, MBG, Kopdes, kemudian pengelolaan sampah berlangsung dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.
Dengan pengawalan lintas sektor, pemerintah memastikan bahwa distribusi pangan berjalan lancar, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas pangan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi komitmen negara untuk menjaga ketenangan rakyat dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idul fitri.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta memastikan tata kelola lingkungan seperti pengelolaan sampah tetap berjalan baik di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran.
Langkah Presiden tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan terhadap potensi lonjakan harga maupun gangguan distribusi bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Dengan pengawasan langsung dari tingkat pusat hingga daerah, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan kebutuhan pokok. (BPMI Setpres)
