Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
Makassar, allnatsar.id — Gagasan Madilog—Materialisme, Dialektika, dan Logika—yang dirumuskan oleh Tan Malaka sejak awal dimaksudkan sebagai proyek pembebasan berpikir.
Ia tidak hanya menyerang kolonialisme, tetapi juga mentalitas masyarakat yang, menurutnya, cenderung menerima realitas tanpa kritik. Dalam konteks sosiologi politik, Madilog adalah fondasi bagi lahirnya warga negara rasional—prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat.
Namun, jika kita menengok praktik demokrasi Indonesia hari ini, tampak jelas bahwa yang tumbuh justru sebaliknya: demokrasi prosedural tanpa kedalaman nalar.
Pemilu berlangsung rutin, partai politik menjamur, tetapi kualitas kesadaran politik masyarakat tertinggal jauh.
Di sinilah letak persoalan mendasarnya—dan partai politik adalah aktor kunci yang patut dimintai pertanggungjawaban.
Secara normatif, partai politik memiliki fungsi strategis sebagai agen pendidikan politik. Mereka bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan institusi yang membentuk orientasi, nilai, dan cara berpikir masyarakat tentang kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, sebagian besar partai di Indonesia gagal menjalankan fungsi ini secara substansial.
Alih-alih membangun tradisi berpikir kritis ala Madilog, partai politik justru mereproduksi pola pikir yang irasional dan dangkal. Pendidikan politik direduksi menjadi mobilisasi massa menjelang pemilu: pelatihan saksi, konsolidasi basis, hingga kampanye berbasis citra. Wacana publik tidak diperkaya dengan dialektika gagasan, tetapi dipenuhi slogan, simbol, dan retorika emosional.
Dalam perspektif sosiologi politik, ini menunjukkan bahwa partai politik lebih berperan sebagai broker kekuasaan ketimbang produsen kesadaran. Mereka beroperasi dalam logika pragmatis: bagaimana memenangkan suara, bukan bagaimana mencerdaskan pemilih. Akibatnya, relasi antara partai dan masyarakat menjadi transaksional, bukan edukatif.
Lebih problematis lagi, banyak partai masih terjebak dalam struktur patrimonial. Loyalitas politik dibangun atas dasar figur, kekerabatan, atau patronase ekonomi—bukan pada kesamaan ideologi atau rasionalitas program.
Dalam situasi seperti ini, pendidikan politik menjadi tidak relevan, karena yang dibutuhkan bukan pemilih kritis, melainkan pemilih loyal.
Fenomena ini bertentangan langsung dengan semangat Madilog. Tanpa materialisme, politik kehilangan pijakan pada realitas objektif dan kebutuhan rakyat. Tanpa dialektika, politik kehilangan ruang perdebatan yang sehat. Dan tanpa logika, politik berubah menjadi arena manipulasi persepsi.
Akibatnya, yang kita saksikan hari ini adalah demokrasi yang bising tetapi dangkal. Isu-isu kompleks disederhanakan secara berlebihan, perbedaan pendapat berubah menjadi polarisasi ekstrem, dan kebenaran sering kalah oleh popularitas.
Dalam banyak kasus, masyarakat tidak didorong untuk memahami, tetapi untuk memilih—cepat, emosional, dan tanpa refleksi.
Catatan kritis terhadap partai-partai peserta pemilu menjadi penting di sini. Hampir semua partai mengklaim memiliki program pendidikan politik, tetapi sedikit yang benar-benar menjadikannya sebagai prioritas strategis.
Kegiatan pendidikan sering bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan minim substansi intelektual. Tidak ada upaya serius untuk membangun basis kader yang mampu berpikir dialektis dan bertindak rasional.
Padahal, tanpa transformasi di tubuh partai, sulit mengharapkan perubahan di tingkat masyarakat. Partai adalah pintu masuk utama dalam sirkulasi elite dan produksi wacana politik. Jika pintu ini dikuasai oleh logika pragmatis semata, maka yang lahir adalah elite-elite yang cakap secara taktis, tetapi miskin secara intelektual.
Meski demikian, peluang perubahan tetap terbuka. Tekanan dari masyarakat sipil, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya akses pendidikan dapat menjadi faktor pendorong bagi lahirnya praktik politik yang lebih rasional.
Namun, tanpa kemauan politik dari partai untuk berbenah, perubahan ini akan berjalan lambat dan tidak merata.
Pada akhirnya, Madilog mengajarkan bahwa pembebasan sejati dimulai dari cara berpikir. Demokrasi Indonesia tidak kekurangan institusi, tetapi kekurangan rasionalitas. Dan selama partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik secara serius, selama itu pula demokrasi akan terus terjebak dalam siklus yang sama: ramai di permukaan, rapuh di kedalaman.
Dengan kata lain, masalah kita hari ini bukan sekadar siapa yang berkuasa—tetapi bagaimana cara kita memahami kekuasaan itu sendiri. Tanpa logika, demokrasi hanya akan menjadi panggung ilusi yang terus dipertontonkan, tanpa pernah benar-benar dimengerti.
