Luwu Timur, allnatsar.id — Aliansi Masyarakat Peduli Luwu Timur (AMPLI) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Islamic Center Malili, Kamis (26/3/2026), sebagai bentuk protes terhadap penundaan pembangunan proyek tersebut sekaligus menuntut transparansi penggunaan anggaran.
Puluhan massa yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Yolan Johan menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Irwan Bachri Syam. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti anggaran tahap lanjutan pembangunan Islamic Center yang disebut mencapai sekitar Rp25–26 miliar pada tahun 2025.
Dengan membawa tuntutan bertuliskan “Rp26 Miliar Kemana?”, AMPLI mempertanyakan realisasi penggunaan dana tersebut. Pasalnya, hingga Maret 2026, progres pembangunan dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sementara proyek sempat mengalami penundaan akibat sejumlah persoalan teknis dan kualitas pekerjaan.
Dalam orasinya, Yolan Johan menegaskan bahwa Islamic Center seharusnya menjadi simbol kebanggaan masyarakat, khususnya umat Islam di Luwu Timur, bukan justru menimbulkan kecurigaan publik.
“Kami mendukung pembangunan Islamic Center sebagai pusat ibadah dan syiar Islam. Namun penundaan yang berlarut-larut serta minimnya transparansi anggaran membuat masyarakat bertanya-tanya. Rp26 miliar itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Selain menyoroti penggunaan anggaran, massa juga mengkritik pernyataan Bupati Irwan Bachri Syam yang sebelumnya mengungkapkan adanya sejumlah kekurangan pada proyek, seperti desain atap, kondisi lantai, dan beberapa item pekerjaan lainnya.
Meski pemerintah daerah disebut telah memerintahkan perbaikan serta penyusunan desain baru, AMPLI menilai langkah tersebut berjalan lambat dan belum memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di lapangan.
Dalam aksinya, AMPLI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya membuka audit publik secara rinci terkait penggunaan anggaran, menjelaskan alasan penundaan pembangunan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan proyek.
“Transparansi adalah harga mati. Jangan biarkan proyek bernilai puluhan miliar ini terus ditunda dan dikelilingi tanda tanya,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Irwan Bachri Syam maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Timur terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Islamic Center Malili yang berlokasi di kawasan eks Terminal Lama Malili diharapkan menjadi ikon keagamaan sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Namun, kritik dari AMPLI menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek strategis ini tengah menjadi sorotan.
Aksi tersebut juga mencerminkan meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Publik kini menantikan respons konkret dari pemerintah daerah guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
