Jakarta, allnatsar.id — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja APBN yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun, tumbuh signifikan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.
Salah satu poin utama dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp131,9 triliun adalah peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu (Rp4,1 triliun). Hal ini dipicu oleh percepatan penyaluran PKH Triwulan I yang sudah dimulai sejak Januari.
Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan Januari 2025 yang saat itu baru mencapai Rp45 miliar. “Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi sebesar Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk PIP, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga operasional sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun tahun ini.
Di sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar Rp434,8 triliun untuk tahun 2026 dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas. Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian PU. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar), pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran dan menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tutup Wamenkeu Suahasil.
(Sumb: Kemenkeu RI)
