MAKASSAR, allnatsar.id — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menanggapi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakor Terbatas) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Kamis (17/7) kemarin, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq.
Serta dihadiri oleh 24 Wali Kota dan 4 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk hadir Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, rakor terbatas kemarin itu, pembahasan percepatan kesiapan daerah dalam pembangunan fasilitas PSEL sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan penumpukan sampah di TPA.
Munafri menegaskan bahwa pihaknya siap mengambil langkah konkret dan proaktif. Hal ini sejalan dengan instruksi Pemerintah pusat kaitan dengan Indonesia bebas sampah 2029.
“Pemerintah Kota Makassar sangat siap. Kami segera merencanakan penentuan titik lokasi program PSEL ini. Mudah-mudahan menjadi satu solusi terbaik dalam mengurangi dampak sampah di kota,” tegas Munafri, Sabtu (19/7/2025).
Lebih lanjut, Appu mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan PSEL di daerah.
Oleh sebab itu, langka teknis terkait pembangunan jalanya PSEL masih menunggu regulasi yang jelas agar mengatur pengerjaan pyoyek tersebut, hal itu tujuanya untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
“Ada (Perpres) baru yang sedang disiapkan, di dalamnya akan mengatur teknis dan skema pelaksanaan. Tentu saja, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kita menunggu petunjuk teknisnya agar pelaksanaan PSEL bisa disesuaikan secara optimal,” jelasnya.
Program PSEL merupakan inisiatif strategis yang menggabungkan pengelolaan lingkungan dan pembangunan energi ramah lingkungan.
Kehadiran Wali Kota Munafri dalam rakor menandakan keseriusan dan kesiapan Makassar menjadi bagian dari transformasi tata kelola persampahan di Indonesia menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.
Munafri menambahkan, Pemkot Makassar akan patuh dan sigap menindaklanjuti setiap keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Apapun keputusannya, kami akan ikut dan siap menjalankan sesuai regulasi yang ditetapkan,” tuturnya.
“Prinsipnya, kami ingin bergerak cepat dan efisien untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” tambah politisi Golkar itu.
Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pemerintah pusat tengah memfinalisasi pengganti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 2018 yang akan menjadi dasar hukum baru pelaksanaan PSEL.
“Keppres yang baru ini akan memuat mekanisme pelaksanaan PSEL secara nasional,” ujarnya.
Salah satunya mewajibkan kota/kabupaten yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari untuk segera membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.
Helmy menyebut, dalam forum tersebut, para menteri menekankan pentingnya percepatan proyek PSEL mengingat kondisi darurat sampah yang melanda banyak wilayah, termasuk Makassar.
“Makassar termasuk daerah yang siap untuk implementasi PSEL. Komitmen Wali Kota sangat kuat, dan dari segi teknis kita telah melakukan sejumlah persiapan,” tegas Helmy.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Proyek strategis ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ada sejumlah tugas penting yang harus dijalankan dalam konteks proyek ini. PSEL bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal komitmen bersama untuk mengelola sampah secara berkelanjutan,” ujar Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (17/7/2025) lalu.
Dalam rapat yang dihadiri oleh 24 wali kota dan 4 bupati dari seluruh Indonesia itu, Tito menekankan bahwa penanganan sampah memerlukan pendekatan dari dua sisi: hulu dan hilir.
Strategi di hulu, menurutnya, harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam memilah dan membuang sampah dengan benar. Sementara itu, strategi hilir menjadi tanggung jawab pemerintah, mulai dari pengumpulan hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Tanpa partisipasi masyarakat di hulu dan sistem yang tertata di hilir, pengelolaan sampah tidak akan optimal. PSEL hadir untuk menjembatani itu sekaligus menghasilkan energi dari limbah,” jelasnya.
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah menyusun regulasi yang lebih detail, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memperkuat pelaksanaan PSEL di daerah. Ia berharap seluruh pemda segera menyiapkan langkah teknis dan perencanaan lokasi yang tepat.
“Kunci keberhasilan PSEL ada pada sinergi pusat dan daerah. Kita butuh langkah cepat, tidak hanya menunggu, tapi juga menyiapkan diri sedini mungkin,” pungkasnya.
