DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

- Jurnalis

Kamis, 13 November 2025 - 00:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar, allnatsar.id – Persoalan kebersihan dan fasilitas pelayanan publik kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Makassar bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025).

Dua isu utama yang mendapat sorotan adalah armada pengangkut sampah yang belum optimal serta kantor lurah yang masih menempati bangunan sementara. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan masyarakat.

Para camat mengeluhkan, perbaikan kendaraan sampah selama ini harus melalui Dinas PU. Prosedur berjenjang tersebut dianggap memakan waktu dan menghambat pelayanan kebersihan di tingkat kecamatan.

Mereka pun mengusulkan agar pengelolaan armada dikembalikan ke kecamatan agar lebih cepat ditangani.

Baca Juga :  DPRD Makassar Dukung Pemilihan Langsung RT/RW, Wujud Demokrasi dan Transparansi

Selain itu, masih ada beberapa kelurahan di Makassar yang belum memiliki gedung permanen. Hal ini dinilai mengganggu aktivitas pelayanan publik yang semestinya bisa berjalan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan semua aspirasi camat akan menjadi bahan pembahasan serius di tingkat Badan Anggaran.

“Masukan yang disampaikan cukup krusial, mulai dari armada sampah, kantor lurah, hingga kekurangan tenaga kebersihan. Kami akan berkoordinasi dengan Banggar agar aspirasi ini tidak diabaikan,” kata Andi Makmur.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran di beberapa kecamatan pada perubahan APBD tahun ini. Meski begitu, ia berharap para camat tetap berupaya menjaga kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Pacu Pengelolaan Sampah Organik: Dari Limbah Jadi Peluang Usaha

Selain armada dan kantor, tenaga kebersihan juga menjadi masalah lain. Beberapa kecamatan melaporkan berkurangnya jumlah personel kebersihan, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas lingkungan.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini dengan BKD dan Ortala untuk mencari solusi penambahan tenaga kebersihan,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa pembahasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik. Armada kebersihan yang memadai, kantor lurah representatif, dan tenaga lapangan yang cukup disebut sebagai tiga kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. (*)

Berita Terkait

Munafri Tinjau Urban Farming di Tamalate–Wajo, Targetkan Kemandirian Pangan Bagi Warga
Makassar Perkuat Kesiapsiagaan, Munafri-Aliyah Tekankan Kolaborasi Jadi Kunci Utama Hadapi Bencana
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 Berlangsung Khidmat
Wali Kota Makassar Isi WFH Bersama SKPD Pantau Jumat Bersih di Wajo dan Ujung Tanah
Pemkab Jeneponto Perpanjang Kontrak Ratusan PPPK, Bupati Tekankan Disiplin dan Kinerja
Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Jeneponto Fokus Bangun Infrastruktur dan Kesejahteraan
Wali Kota Makassar Hadiri Rakor Pengembangan Infrastruktur Dasar, Fokus PSEL di Antang
Pemkab Jeneponto Luncurkan Logo dan Tema Hari Jadi ke-163: A’bulo Sibatang, Ikhlas dan Bahagia
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 13:39 WIB

Munafri Tinjau Urban Farming di Tamalate–Wajo, Targetkan Kemandirian Pangan Bagi Warga

Senin, 27 April 2026 - 13:48 WIB

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 Berlangsung Khidmat

Sabtu, 25 April 2026 - 06:43 WIB

Wali Kota Makassar Isi WFH Bersama SKPD Pantau Jumat Bersih di Wajo dan Ujung Tanah

Rabu, 22 April 2026 - 15:39 WIB

Pemkab Jeneponto Perpanjang Kontrak Ratusan PPPK, Bupati Tekankan Disiplin dan Kinerja

Rabu, 22 April 2026 - 13:20 WIB

Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Jeneponto Fokus Bangun Infrastruktur dan Kesejahteraan

Berita Terbaru