Makassar, allnatsar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan dalam forum Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komwil VI yang digelar di Hotel Aston Makassar, Kamis (24/4/2025).
Dalam forum strategis yang dihadiri para kepala daerah dari wilayah Indonesia Timur tersebut, Appi mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, khususnya terkait akses energi listrik.
“Kita punya perhatian kepada masyarakat di kepulauan. Kalau bisa, kita rekomendasikan untuk memaksimalkan pengadaan aliran listrik secara subsidi bagi masyarakat pulau. Ini sangat penting,” ujarnya.
Menurut Appi, subsidi listrik akan membantu meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah yang berada di pulau-pulau sekitar Kota Makassar. Ia menekankan bahwa akses energi yang memadai merupakan kunci percepatan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir.
“Kalau mereka bisa mengolah hasil laut langsung di pulau, maka yang masuk ke daratan adalah barang setengah jadi, bukan bahan mentah. Ini memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan,” lanjutnya.
Appi juga mendorong APEKSI Komwil VI dan pengurus di tingkat pusat untuk merumuskan rekomendasi nasional terkait subsidi energi di wilayah kepulauan. Ia berharap, usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan merata.
Rapat pleno Muskomwil ini juga dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan pengurus baru APEKSI Komwil VI. Dalam hasil pemilihan, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran resmi ditetapkan sebagai Ketua Komwil VI APEKSI untuk periode 2025–2028. Sementara Munafri Arifuddin didaulat menjadi Dewan Penasihat Komwil VI APEKSI pada periode yang sama.
Appi menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu memperkuat koordinasi antar pemerintah kota serta menjembatani komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat, demi menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
“Sedikit masukan dan rekomendasi ini saya sampaikan agar ke depan, tumpang tindih kewenangan tidak terus menjadi alasan stagnasi,” pungkasnya.
