MAKASSAR, NEWS ALLNATSAR.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya menghadirkan kesempatan kerja yang inklusif, setara, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang diselenggarakan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, dan diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dunia usaha, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, khususnya BPKK Kendari, yang memilih Kota Makassar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Aliyah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi, kemampuan, serta semangat untuk berkembang. Karena itu, mereka harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” tegasnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja.
Kolaborasi tersebut, kata Aliyah, tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan menekan angka pengangguran, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha mikro yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Aliyah juga meminta seluruh peserta memanfaatkan program tersebut dengan serius. Menurutnya, pelatihan dan pendampingan yang diberikan dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas jaringan usaha.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Aliyah turut membagikan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024 dan menjadi mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menilai program Tenaga Kerja Mandiri memiliki manfaat besar apabila diikuti dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Sebab, program tersebut tidak hanya memberikan pembekalan, tetapi juga membuka peluang pendampingan dan pengembangan usaha pada tahap berikutnya.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” tuturnya.
BPKK Kendari Dorong Kewirausahaan Inklusif
Sementara itu, Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, menjelaskan bahwa BPKK Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan wilayah kerja yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, informasi, serta pemahaman terkait kewirausahaan inklusif sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang terbuka, setara, adil, dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku usaha, serta perusahaan yang diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Mashur.
Ia berharap keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan tersebut dapat semakin memperluas akses penyandang disabilitas terhadap dunia kerja sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.
Kewirausahaan Jadi Strategi Tekan Pengangguran
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, menegaskan bahwa pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Ia menyebut sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya penguatan kewirausahaan melalui pelatihan, pendidikan vokasi, serta perluasan kesempatan kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Sukro Muhab juga menyerahkan cendera mata kepada Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim.
Hadir pula Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala BPVP Makassar, Kepala BPKK Kendari, Kepala BPVP Kendari, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala BPVP Pangkep, Kepala BPVP Bantaeng, serta Kepala Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama dunia usaha diharapkan mampu memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh akses terhadap pekerjaan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
