DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

- Jurnalis

Kamis, 13 November 2025 - 00:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar, allnatsar.id – Persoalan kebersihan dan fasilitas pelayanan publik kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Makassar bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025).

Dua isu utama yang mendapat sorotan adalah armada pengangkut sampah yang belum optimal serta kantor lurah yang masih menempati bangunan sementara. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan masyarakat.

Para camat mengeluhkan, perbaikan kendaraan sampah selama ini harus melalui Dinas PU. Prosedur berjenjang tersebut dianggap memakan waktu dan menghambat pelayanan kebersihan di tingkat kecamatan.

Mereka pun mengusulkan agar pengelolaan armada dikembalikan ke kecamatan agar lebih cepat ditangani.

Baca Juga :  DPRD Makassar Siap Awasi Seluruh Program OPD Agar Optimal

Selain itu, masih ada beberapa kelurahan di Makassar yang belum memiliki gedung permanen. Hal ini dinilai mengganggu aktivitas pelayanan publik yang semestinya bisa berjalan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan semua aspirasi camat akan menjadi bahan pembahasan serius di tingkat Badan Anggaran.

“Masukan yang disampaikan cukup krusial, mulai dari armada sampah, kantor lurah, hingga kekurangan tenaga kebersihan. Kami akan berkoordinasi dengan Banggar agar aspirasi ini tidak diabaikan,” kata Andi Makmur.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran di beberapa kecamatan pada perubahan APBD tahun ini. Meski begitu, ia berharap para camat tetap berupaya menjaga kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  Wujudkan Kota Tangguh, Pemkot Makassar Bangun Budaya Siaga Bencana

Selain armada dan kantor, tenaga kebersihan juga menjadi masalah lain. Beberapa kecamatan melaporkan berkurangnya jumlah personel kebersihan, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas lingkungan.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini dengan BKD dan Ortala untuk mencari solusi penambahan tenaga kebersihan,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa pembahasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik. Armada kebersihan yang memadai, kantor lurah representatif, dan tenaga lapangan yang cukup disebut sebagai tiga kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. (*)

Berita Terkait

Mengenal Fadel Tauphan Anshar, Politisi Muda dan Pengusaha yang Kini Pimpin KNPI Sulsel
Gerak Cepat Munafri, THR ASN hingga PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Waktu Mulai Dicairkan
Pemkot Makassar Tetapkan Zakat Fitrah 2026: Mulai Rp40 Ribu – Rp56 Ribu, Setara 4 Liter Beras per Jiwa
Pemkot Makassar Percepat Penanganan Banjir Manggala, Drainase Blok 8 dan 10 Dibehani
Tegaskan Makassar Lakomotif Pembangunan Indonesia Timur, Munafri Fokuskan RKPD 2027 pada Empat Pilar
Wali Kota Makassar Tekankan Standarisasi Layanan dan Keselamatan Transportasi
Perkuat Soliditas: KNPI Sulsel Gelar Silaturahmi Pengurus di Bawah Kepemimpinan Fadel Muhammad Taufan
DJP Sulselbartra Apresiasi Pemkot Makassar, Munafri Jadi Panutan Lapor SPT Lebih Awal
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 20:37 WIB

Mengenal Fadel Tauphan Anshar, Politisi Muda dan Pengusaha yang Kini Pimpin KNPI Sulsel

Jumat, 13 Maret 2026 - 03:28 WIB

Gerak Cepat Munafri, THR ASN hingga PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Waktu Mulai Dicairkan

Selasa, 10 Maret 2026 - 13:00 WIB

Pemkot Makassar Tetapkan Zakat Fitrah 2026: Mulai Rp40 Ribu – Rp56 Ribu, Setara 4 Liter Beras per Jiwa

Senin, 9 Maret 2026 - 13:28 WIB

Pemkot Makassar Percepat Penanganan Banjir Manggala, Drainase Blok 8 dan 10 Dibehani

Jumat, 6 Maret 2026 - 14:58 WIB

Tegaskan Makassar Lakomotif Pembangunan Indonesia Timur, Munafri Fokuskan RKPD 2027 pada Empat Pilar

Berita Terbaru