DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

- Jurnalis

Kamis, 13 November 2025 - 00:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar, allnatsar.id – Persoalan kebersihan dan fasilitas pelayanan publik kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Makassar bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025).

Dua isu utama yang mendapat sorotan adalah armada pengangkut sampah yang belum optimal serta kantor lurah yang masih menempati bangunan sementara. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan masyarakat.

Para camat mengeluhkan, perbaikan kendaraan sampah selama ini harus melalui Dinas PU. Prosedur berjenjang tersebut dianggap memakan waktu dan menghambat pelayanan kebersihan di tingkat kecamatan.

Mereka pun mengusulkan agar pengelolaan armada dikembalikan ke kecamatan agar lebih cepat ditangani.

Baca Juga :  Jelang Pemilihan RT/RW, DPRD Makassar Antisipasi Kecurangan dengan Membuka Posko

Selain itu, masih ada beberapa kelurahan di Makassar yang belum memiliki gedung permanen. Hal ini dinilai mengganggu aktivitas pelayanan publik yang semestinya bisa berjalan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan semua aspirasi camat akan menjadi bahan pembahasan serius di tingkat Badan Anggaran.

“Masukan yang disampaikan cukup krusial, mulai dari armada sampah, kantor lurah, hingga kekurangan tenaga kebersihan. Kami akan berkoordinasi dengan Banggar agar aspirasi ini tidak diabaikan,” kata Andi Makmur.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran di beberapa kecamatan pada perubahan APBD tahun ini. Meski begitu, ia berharap para camat tetap berupaya menjaga kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Makassar Dukung QRIS, Ingatkan Pemkot soal Kesiapan Lapangan

Selain armada dan kantor, tenaga kebersihan juga menjadi masalah lain. Beberapa kecamatan melaporkan berkurangnya jumlah personel kebersihan, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas lingkungan.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini dengan BKD dan Ortala untuk mencari solusi penambahan tenaga kebersihan,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa pembahasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik. Armada kebersihan yang memadai, kantor lurah representatif, dan tenaga lapangan yang cukup disebut sebagai tiga kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. (*)

Berita Terkait

Munafri: PSEL Proyek Strategis Nasional Kami Dijalankan, Lokasi Masih Dimatangkan
Dapat Saran dari Menko Pangan, Appi Beberkan Progres TPA 93 Persen dan PSEL Masuk Pendampingan APH
Wakil Pemkab Jeneponto Bersinar di PKN Tingkat II, Dr. St. Meriam Raih Predikat Peserta Terbaik
BPBD Makassar Daftarkan SIGAP PESISIR ke IGA 2026, Respons Bencana Makin Cepat
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Menguat, DPRD Jeneponto Gelar Paripurna Penyerahan Lima Ranperda Inisiatif dan Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Samsat Jeneponto Bersama Tim Gabungan Gelar Penertiban
Dukung Inovasi Daerah, Bupati Jeneponto Hadiri Seminar Evaluasi Proyek Perubahan PKN Tingkat II di Makassar
Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Dukung Rakernas Gerakan Wanita Sejahtera di Makassar
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Munafri: PSEL Proyek Strategis Nasional Kami Dijalankan, Lokasi Masih Dimatangkan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:23 WIB

Dapat Saran dari Menko Pangan, Appi Beberkan Progres TPA 93 Persen dan PSEL Masuk Pendampingan APH

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:26 WIB

Wakil Pemkab Jeneponto Bersinar di PKN Tingkat II, Dr. St. Meriam Raih Predikat Peserta Terbaik

Jumat, 31 Juli 2026 - 10:53 WIB

BPBD Makassar Daftarkan SIGAP PESISIR ke IGA 2026, Respons Bencana Makin Cepat

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:58 WIB

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Menguat, DPRD Jeneponto Gelar Paripurna Penyerahan Lima Ranperda Inisiatif dan Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Berita Terbaru