DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

- Jurnalis

Kamis, 13 November 2025 - 00:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar, allnatsar.id – Persoalan kebersihan dan fasilitas pelayanan publik kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Makassar bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025).

Dua isu utama yang mendapat sorotan adalah armada pengangkut sampah yang belum optimal serta kantor lurah yang masih menempati bangunan sementara. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan masyarakat.

Para camat mengeluhkan, perbaikan kendaraan sampah selama ini harus melalui Dinas PU. Prosedur berjenjang tersebut dianggap memakan waktu dan menghambat pelayanan kebersihan di tingkat kecamatan.

Mereka pun mengusulkan agar pengelolaan armada dikembalikan ke kecamatan agar lebih cepat ditangani.

Baca Juga :  Kehadiran Pemimpin di Tengah Warga: Wali Kota dan Wawali Jenguk Korban Insiden Kebakaran DPRD

Selain itu, masih ada beberapa kelurahan di Makassar yang belum memiliki gedung permanen. Hal ini dinilai mengganggu aktivitas pelayanan publik yang semestinya bisa berjalan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan semua aspirasi camat akan menjadi bahan pembahasan serius di tingkat Badan Anggaran.

“Masukan yang disampaikan cukup krusial, mulai dari armada sampah, kantor lurah, hingga kekurangan tenaga kebersihan. Kami akan berkoordinasi dengan Banggar agar aspirasi ini tidak diabaikan,” kata Andi Makmur.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran di beberapa kecamatan pada perubahan APBD tahun ini. Meski begitu, ia berharap para camat tetap berupaya menjaga kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga :  Wali Kota Makassar dan Mendikdasmen RI Hadiri Syawalan Muhammadiyah Sulsel, Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Selain armada dan kantor, tenaga kebersihan juga menjadi masalah lain. Beberapa kecamatan melaporkan berkurangnya jumlah personel kebersihan, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas lingkungan.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini dengan BKD dan Ortala untuk mencari solusi penambahan tenaga kebersihan,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa pembahasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik. Armada kebersihan yang memadai, kantor lurah representatif, dan tenaga lapangan yang cukup disebut sebagai tiga kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. (*)

Berita Terkait

Dari Lapangan Kantor Bupati, 927 TPK Satukan Langkah Wujudkan Jeneponto Bebas Stunting
Bersama Menhaj RI, Munafri Sambut Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Makassar
Hasil Perjuangan Munafri Ke Pusat, Pete-pete Laut Kini Dinikmati Warga Sangkarrang Secara Gratis
Appi Bawa Bantuan Pemkot ke Sangkarrang, Tegaskan Wilayah Kepulauan Jadi Prioritas Pemerintah Kota
Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru
Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax Cs Per 10 Juni 2026, Pertalite dan Biosolar Dipastikan Tetap
Potret Wajah Baru TPA Antang, Dari Gunungan Sampah Menuju Kawasan Bernilai
Demi Stadion Untia, Pemkot dan PIP Makassar Sepakati Hibah Aset Strategis
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 10:54 WIB

Dari Lapangan Kantor Bupati, 927 TPK Satukan Langkah Wujudkan Jeneponto Bebas Stunting

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:05 WIB

Bersama Menhaj RI, Munafri Sambut Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Makassar

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:26 WIB

Hasil Perjuangan Munafri Ke Pusat, Pete-pete Laut Kini Dinikmati Warga Sangkarrang Secara Gratis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 06:24 WIB

Appi Bawa Bantuan Pemkot ke Sangkarrang, Tegaskan Wilayah Kepulauan Jadi Prioritas Pemerintah Kota

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:51 WIB

Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru

Berita Terbaru