DPPKB Makassar Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program LOPIS untuk Perkuat Pengendalian Stunting

- Jurnalis

Senin, 3 November 2025 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Makassar melakukan Monitoring Evaluasi Program Lorong Pengendali Stunting (LOPIS) di Kantor DPPKB Makassar, Senin (3/11/2025).

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Makassar melakukan Monitoring Evaluasi Program Lorong Pengendali Stunting (LOPIS) di Kantor DPPKB Makassar, Senin (3/11/2025).

Makassar, allnatsar.id — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Lorong Pengendali Stunting (LOPIS) yang dilaksanakan di ruang Kepala Dinas PP dan KB Makassar, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bidang KS) bersama para Kepala UPT KB di tingkat kecamatan. Monev tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program LOPIS sekaligus merumuskan langkah strategis pengendalian stunting berbasis keluarga di seluruh wilayah Kota Makassar.

Baca Juga :  Wakil Ketua Humas PDRI Dorong Solidaritas dan Kolaborasi di Perayaan Imlek Nasional 2026

Program LOPIS sendiri merupakan inovasi lokal DPPKB Makassar yang mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat lorong (gang). Melalui pendekatan ini, kader KB, PKK, dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif dalam melakukan edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Dalam arahannya, Kepala DPPKB Kota Makassar, Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si, menegaskan pentingnya sinergi antar unit kerja dan konsistensi pelaporan dalam memperkuat upaya pencegahan stunting.

“Program LOPIS bukan hanya simbol kegiatan, tetapi merupakan gerakan nyata yang melibatkan masyarakat untuk menciptakan keluarga sehat dan anak-anak yang tumbuh optimal,” ujarnya.

Kadis PP dan KB juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor, seperti kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kelurahan dalam memastikan intervensi gizi dan layanan keluarga berjalan efektif.

Baca Juga :  Makassar dan Jepang Sepakat Perkuat Aksi Iklim, Menuju Kota Nol Emisi

Melalui kegiatan monitoring ini, DPPKB Makassar berharap dapat memperkuat mekanisme evaluasi berbasis data serta menindaklanjuti hasil di lapangan untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian stunting di tingkat keluarga dan lorong.

Berita Terkait

Hasil Perjuangan Munafri Ke Pusat, Pete-pete Laut Kini Dinikmati Warga Sangkarrang Secara Gratis
Appi Bawa Bantuan Pemkot ke Sangkarrang, Tegaskan Wilayah Kepulauan Jadi Prioritas Pemerintah Kota
Sinergi Disdukcapil dan P2KB Jeneponto Sukses Padankan 13.823 Data Keluarga Risiko Stunting
Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru
Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax Cs Per 10 Juni 2026, Pertalite dan Biosolar Dipastikan Tetap
SMA Negeri 1 Kaimana Papua Barat Kunjungi SMA Negeri 2 Makassar, Perkuat Silaturahmi dan Wawasan Pendidikan
Sinergi Konservasi Fakultas Pertanian UIT dan Balai TN Bantimurung Bulusaraung: Dari Ruang Kuliah untuk Kelestarian Alam
Potret Wajah Baru TPA Antang, Dari Gunungan Sampah Menuju Kawasan Bernilai
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:26 WIB

Hasil Perjuangan Munafri Ke Pusat, Pete-pete Laut Kini Dinikmati Warga Sangkarrang Secara Gratis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 06:24 WIB

Appi Bawa Bantuan Pemkot ke Sangkarrang, Tegaskan Wilayah Kepulauan Jadi Prioritas Pemerintah Kota

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:19 WIB

Sinergi Disdukcapil dan P2KB Jeneponto Sukses Padankan 13.823 Data Keluarga Risiko Stunting

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:51 WIB

Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:32 WIB

Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax Cs Per 10 Juni 2026, Pertalite dan Biosolar Dipastikan Tetap

Berita Terbaru