Presiden Prabowo Subianto Bahas Penguatan Pengawasan Keuangan Bersama PPATK di Hambalang

- Jurnalis

Senin, 4 Mei 2026 - 18:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, allnatsar.id — Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh pada Minggu, 3 Mei 2026, di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam hari tersebut dihadiri antara lain oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Presiden bersama PPATK.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, (3/5/2026).

Baca Juga :  Dukung Program Presiden Prabowo, Wali Kota dan Wawali Makassar Dampingi KSP Verifikasi MBG

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pertemuan ini difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana. Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pertemuan ini juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan ilegal. Dengan sinergi antara pemerintah dan PPATK, diharapkan pengawasan terhadap transaksi keuangan dapat semakin efektif, akurat, dan responsif terhadap potensi penyimpangan.

Baca Juga :  DPPKB Makassar Pelajari Inovasi Program TAMASYA dari Pemkot Yogyakarta

Selain itu, penguatan pengawasan keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pemerintah menilai bahwa sistem keuangan yang transparan dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap pengelolaan keuangan negara.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aliran dana berada dalam koridor hukum yang jelas, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Berita Terkait

Munafri-Aliyah Tegaskan SE 2026 Kunci Hadirkan Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran di Kota Makassar
Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Kejagung Instruksikan Seluruh Kejati Tampung dan Laporkan Temuan di Daerah
Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dorong Kemitraan Strategis RI-Tiongkok di Beijing
Optimalkan Anggaran Negara, Badan Gizi Nasional Evaluasi Insentif SPPG: Tidak Lagi Flat Rp 6 Juta per Hari
Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Menjadi Juri di Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Sulsel 2026
Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Munafri: Jadi Dasar Arah Pembangunan dan Investasi Makassar
Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru
Sambut Komisi IV DPR RI, Munafri Sampaikan Strategi Ketahanan Pangan Makassar
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 11:57 WIB

Munafri-Aliyah Tegaskan SE 2026 Kunci Hadirkan Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran di Kota Makassar

Kamis, 18 Juni 2026 - 09:04 WIB

Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dorong Kemitraan Strategis RI-Tiongkok di Beijing

Senin, 15 Juni 2026 - 19:43 WIB

Optimalkan Anggaran Negara, Badan Gizi Nasional Evaluasi Insentif SPPG: Tidak Lagi Flat Rp 6 Juta per Hari

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:26 WIB

Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Menjadi Juri di Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Sulsel 2026

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:30 WIB

Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Munafri: Jadi Dasar Arah Pembangunan dan Investasi Makassar

Berita Terbaru