Makasssar, allnatsar.id – Kehadiran Anies Baswedan dalam acara halal bihalal di Cikeas bukan sekadar peristiwa sosial keagamaan biasa. Dalam wajah politik Indonesia yang sarat simbol, setiap pertemuan elite hampir selalu mengandung pesan, baik yang tersurat maupun yang sengaja dibiarkan menggantung.
Secara normatif, halal bihalal adalah ruang silaturahim, tradisi khas Indonesia yang mengedepankan rekonsiliasi dan penguatan ukhuwah.
Dalam kerangka ini, kehadiran Anies bisa dibaca sebagai gestur kultural: merawat relasi, memperluas jejaring, dan menjaga etika politik pasca kontestasi. Terlebih, Cikeas selama ini identik dengan orbit kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat—sebuah titik penting dalam peta koalisi nasional.
Namun, membaca peristiwa ini semata sebagai silaturahim justru terlalu naif.
Politik Indonesia hari ini tidak pernah benar-benar “libur”. Bahkan dalam momen keagamaan, komunikasi politik tetap berlangsung—lebih halus, lebih simbolik, tetapi tidak kehilangan substansi. Dalam perspektif ini, kehadiran Anies di Cikeas dapat dipahami sebagai bagian dari long game menuju 2029.
Ada beberapa lapisan makna yang patut dicermati:
Pertama, konsolidasi jaringan pasca Pilpres 2024.
Anies membutuhkan ruang untuk menjaga relevansi politiknya. Pertemuan dengan lingkaran Cikeas menunjukkan bahwa ia masih menjadi aktor penting yang diperhitungkan dalam konfigurasi kekuatan nasional.
Kedua, sinyal rekonsiliasi dan kemungkinan koalisi.
Politik Indonesia sangat cair. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Cikeas adalah simbol dari kekuatan politik yang pernah berjarak, tetapi kini membuka ruang dialog. Ini bukan sekadar nostalgia, melainkan potensi arsitektur baru koalisi.
Ketiga, komunikasi simbolik kepada publik.
Dalam politik modern, citra adalah kapital. Kehadiran di acara keagamaan bersama tokoh-tokoh nasional membangun narasi bahwa Anies adalah figur inklusif, terbuka, dan siap merangkul berbagai kekuatan—modal penting untuk kontestasi mendatang.
Meski demikian, terlalu dini menyimpulkan bahwa ini adalah langkah eksplisit menuju Pilpres 2029. Politik memiliki ritme sendiri, dan seringkali apa yang tampak sebagai strategi besar hanyalah bagian dari manajemen hubungan jangka pendek.
Di sinilah letak paradoksnya:
Silaturahim dan politik di Indonesia bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling berkelindan. Silaturahim menjadi medium politik, dan politik membungkus dirinya dalam etika silaturahim.
Maka, pertanyaan “murni silaturahim atau agenda politik?” mungkin tidak tepat.
Yang lebih relevan adalah: seberapa jauh silaturahim itu dimanfaatkan sebagai instrumen politik?
Dan dalam konteks Anies di Cikeas, jawabannya barangkali sederhana namun tajam:
ini adalah silaturahim yang sadar politik—atau politik yang dikemas dalam silaturahim.
Publik tentu berhak menafsirkan. Tetapi satu hal pasti, dalam politik Indonesia, tidak ada pertemuan elite yang benar-benar tanpa makna. Bahkan dalam senyapnya halal bihalal, arah masa depan bisa mulai dirumuskan.
.
Oleh Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
