Dua Tahun Mangkrak, Laskar Pemuda Jeneponto Tuntut Transparansi Kasus Korupsi Dinkes

- Jurnalis

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jeneponto, allnatsar.id — Memasuki hampir dua tahun proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jeneponto, perkembangan penuntasan kasus tersebut dinilai jalan di tempat.

Lambatnya progres hukum ini memicu keprihatinan mendalam dari Laskar Pemuda Jeneponto, yang menilai aparat penegak hukum (APH) belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Koordinator Laskar Pemuda Jeneponto menegaskan bahwa ketidakpastian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat Jeneponto berhak mendapatkan kepastian hukum dan transparansi yang utuh atas kasus yang diduga merugikan keuangan daerah tersebut.

“Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah pembuktian. Publik hari ini bertanya-tanya, ada apa dengan penegakan hukum kita? Kami butuh transparansi, bukan janji atau proses tanpa ujung yang justru mencederai rasa keadilan,” ujar Imran Jaya perwakilan Laskar Pemuda Jeneponto dalam pernyataan sikapnya.

Baca Juga :  SPMP Resmi Laporkan Tambang Galian C Ilegal ke Mapolres Takalar, Desak Penutupan dan Penyitaan Alat Berat

Laskar Pemuda Jeneponto mengingatkan bahwa lambatnya penanganan kasus korupsi di sektor krusial seperti kesehatan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, mereka mendesak lembaga penegak hukum terkait untuk segera merilis perkembangan terbaru (progress report) penanganan perkara ini secara terbuka.

Niat baik dan profesionalisme aparat penegak hukum saat ini sedang diuji. Menunda-nunda penyelesaian kasus ini sama saja dengan membiarkan spekulasi liar berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga :  PT Roda Mas Baja Inti , Dugaan Peredaran Besi Tak Sesuai SNI 2052:2024.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan bukanlah perkara sepele. Sektor kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan hak dasar masyarakat kelas bawah di Jeneponto.

Ketika anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk fasilitas, obat-obatan, atau pelayanan medis diduga dikorupsi, maka rakyatlah yang paling pertama menjadi korban.

Laskar Pemuda Jeneponto menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan siap melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan status hukum dari pihak berwenang.

(Penulis: Maryullah Sahran, S.E / Biro Jeneponto)

Berita Terkait

Rotasi Jabatan di Polda Sulsel: Kapolresta Gowa hingga Sejumlah Kapolres Resmi Berganti
Kejari Jeneponto Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM Senilai Rp8 Miliar
Pemkot dan DPRD Makassar Siapkan Perlindungan Jamsostek bagi Ojol hingga Nelayan
DPRD Makassar dan Pemkot Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rentan
Seluruh Fraksi DPRD Makassar Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perubahan Status PD Terminal
Pemkab Jeneponto dan DPRD Mulai Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Cegah Peredaran Miras Ilegal, Munafri Tekankan Penguatan Regulasi dan Pengawasan Penjualan
Bupati Jeneponto Serahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:38 WIB

Rotasi Jabatan di Polda Sulsel: Kapolresta Gowa hingga Sejumlah Kapolres Resmi Berganti

Rabu, 18 November 2026 - 17:41 WIB

Kejari Jeneponto Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM Senilai Rp8 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 12:55 WIB

Pemkot dan DPRD Makassar Siapkan Perlindungan Jamsostek bagi Ojol hingga Nelayan

Selasa, 17 November 2026 - 12:47 WIB

DPRD Makassar dan Pemkot Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rentan

Rabu, 11 November 2026 - 20:20 WIB

Seluruh Fraksi DPRD Makassar Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perubahan Status PD Terminal

Berita Terbaru