Oleh : Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
Makassar, allnatsar.id – Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan kali ini memiliki makna yang jauh melampaui pergantian kepengurusan.
Ia bukan sekadar forum organisasi untuk memilih ketua baru, melainkan arena reproduksi kekuasaan, pertarungan legitimasi, sekaligus penentuan arah politik Golkar menuju Pemilu 2029.
Dalam bahasa sosiologi politik, Musda merupakan “medan politik” tempat berbagai aktor menginvestasikan modal sosial, modal politik, modal simbolik, dan jaringan kekuasaan untuk memperoleh legitimasi memimpin.
Di ruang inilah muncul dua narasi besar yang menjadi perbincangan publik maupun kader: figur Dr. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dengan pengalaman politik dan jejaring organisasional yang panjang, serta Munafri Arifuddin (Appi) yang membawa citra kepemimpinan generasi baru dengan posisi strategis dalam pemerintahan Kota Makassar.
Keduanya merepresentasikan dua bentuk kapital politik yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki daya tarik dalam konfigurasi politik Golkar Sulawesi Selatan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang paling populer atau siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Partai Golkar membaca kebutuhan organisasi di tengah perubahan perilaku pemilih, meningkatnya kompetisi antarpartai, serta tuntutan regenerasi kepemimpinan.
Dalam diskursus internal Golkar, berkembang istilah yang menarik: “azimat sakti” dan “diskresi Ketua Umum”. Azimat sakti dipahami sebagai legitimasi yang lahir dari dukungan mayoritas pemilik suara dalam Musda.
Ia merupakan hasil konsolidasi politik yang dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, rekam jejak, dan kedekatan dengan struktur partai. Sebaliknya, diskresi Ketua Umum dipahami sebagai ruang kewenangan strategis yang dimiliki pimpinan partai untuk menjaga kepentingan organisasi secara nasional ketika dinamika daerah mengalami kebuntuan atau membutuhkan keputusan yang bersifat integratif.
Pertanyaannya kemudian: apakah azimat sakti kader lebih menentukan daripada diskresi Ketua Umum? Ataukah keduanya justru merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam organisasi modern?
Dalam perspektif Max Weber, setiap organisasi besar selalu hidup dalam ketegangan antara rasionalitas prosedural dan otoritas kepemimpinan.
Prosedur memberikan legitimasi formal, sedangkan kepemimpinan menyediakan kemampuan mengambil keputusan strategis ketika organisasi menghadapi situasi yang kompleks.
Karena itu, diskresi bukanlah penyimpangan dari demokrasi internal selama digunakan dalam koridor konstitusi organisasi dan demi kepentingan partai secara keseluruhan.
Perspektif ini menjadi relevan bagi Golkar Sulawesi Selatan. Musda tidak hanya membutuhkan proses yang demokratis, tetapi juga hasil yang mampu memperkuat organisasi. Demokrasi internal yang menghasilkan perpecahan justru akan menjadi beban politik menjelang Pemilu 2029.
Di sinilah teori elite Vilfredo Pareto menjadi menarik. Pareto berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat elite yang memimpin dan massa yang dipimpin. Namun, elite tidak bersifat permanen.
Ia mengalami apa yang disebut circulation of elites, yaitu sirkulasi elite. Sebuah organisasi akan tetap hidup apabila mampu melakukan regenerasi tanpa kehilangan kontinuitas.
Musda Golkar Sulawesi Selatan sesungguhnya sedang berada pada fase tersebut. IAS mewakili kontinuitas pengalaman, akumulasi jaringan, dan memori institusional organisasi.
Sementara Appi merepresentasikan regenerasi, pembaruan, serta adaptasi terhadap lanskap politik baru. Persoalan yang harus dijawab Golkar bukan memilih antara pengalaman atau pembaruan, melainkan bagaimana menyinergikan keduanya menjadi energi organisasi.
Bila regenerasi dilakukan dengan memutus memori organisasi, maka partai kehilangan identitas. Sebaliknya, apabila organisasi hanya bertumpu pada pengalaman tanpa membuka ruang pembaruan, partai berpotensi kehilangan relevansi di mata pemilih muda. Inilah dilema klasik yang dijelaskan Pareto.
Analisis tersebut diperkuat oleh teori elite Gaetano Mosca. Menurut Mosca, dalam setiap organisasi selalu terdapat political class, yakni kelompok kecil yang mengendalikan organisasi melalui kemampuan mengorganisasi sumber daya, jaringan, dan kepemimpinan. Kemenangan politik bukan hanya ditentukan oleh jumlah pendukung, melainkan oleh kemampuan membangun organisasi yang efektif.
Musda Golkar tidak cukup dimenangkan oleh popularitas figur. Yang lebih menentukan adalah siapa yang memiliki kemampuan mengonsolidasikan DPD II, organisasi sayap, ormas pendiri dan didirikan, serta membangun kohesi hingga tingkat kecamatan dan desa. Dalam konteks inilah pengalaman organisasi menjadi aset strategis yang tidak dapat diabaikan.
Namun teori elite saja belum cukup menjelaskan dinamika politik modern. Untuk memahami bagaimana kepemimpinan memperoleh penerimaan luas, teori Antonio Gramsci tentang hegemoni memberikan perspektif yang lebih komprehensif.
Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan yang bertahan bukanlah kekuasaan yang hanya mengandalkan otoritas formal, melainkan kekuasaan yang berhasil membangun persetujuan (consent).
Hegemoni lahir ketika mayoritas anggota organisasi menerima kepemimpinan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena meyakini bahwa kepemimpinan tersebut merupakan pilihan terbaik bagi masa depan bersama.
Dalam konteks Musda Golkar Sulawesi Selatan, siapa pun yang ingin menjadi Ketua DPD I tidak cukup hanya memperoleh suara mayoritas. Ia harus mampu membangun hegemoni positif berupa kepercayaan seluruh kader bahwa kepemimpinannya akan membawa Golkar kembali menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan.
Hegemoni semacam ini tidak dibangun melalui politik transaksional, melainkan melalui gagasan, komunikasi, dan visi organisasi. Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Dalam perspektif Jürgen Habermas, legitimasi politik yang kuat lahir dari komunikasi yang rasional dan inklusif. Organisasi modern memerlukan ruang deliberasi sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sekadar sah secara prosedural, tetapi juga diterima secara moral oleh para anggotanya. Musda yang hanya menghasilkan pemenang tanpa rekonsiliasi akan menyisakan fragmentasi yang sulit dipulihkan.
Karena itu, siapa pun yang terpilih nantinya harus memandang lawan politik sebagai mitra strategis dalam membangun organisasi, bukan sebagai kompetitor yang harus disingkirkan. Tradisi inilah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Partai Golkar sebagai organisasi politik yang relatif mampu menjaga stabilitas internal.
Jika dilihat dari kebutuhan elektoral, tantangan Golkar Sulawesi Selatan jauh lebih besar dibanding sekadar memilih ketua. Pemilih Generasi Z dan Alpha mulai mendominasi struktur demografi.
Mereka tidak lagi memilih berdasarkan loyalitas historis kepada partai, melainkan pada kapasitas, integritas, komunikasi digital, dan kemampuan menghadirkan solusi konkret atas persoalan publik.
Artinya, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan periode mendatang harus memiliki dua kemampuan sekaligus: menjaga loyalitas kader lama dan membuka ruang bagi generasi baru. Kepemimpinan yang hanya kuat di internal, tetapi lemah di ruang publik, akan sulit membawa Golkar memenangkan kompetisi elektoral.
Dalam kerangka ini, IAS memiliki keunggulan berupa pengalaman politik, jejaring lintas daerah, serta kemampuan membaca dinamika organisasi yang telah teruji dalam berbagai fase politik.
Di sisi lain, Appi membawa energi baru, akses terhadap pemilih urban, dan potensi memperluas basis dukungan di kalangan generasi muda. Keduanya sesungguhnya merupakan aset politik Golkar Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai “azimat sakti” dan “diskresi Ketua Umum” semestinya tidak diposisikan sebagai pertentangan. Azimat sakti merupakan ekspresi legitimasi dari bawah, sedangkan diskresi Ketua Umum merupakan instrumen kepemimpinan organisasi dari atas. Dalam organisasi politik yang matang, keduanya idealnya saling menguatkan.
Keputusan apa pun yang lahir dari Musda harus bermuara pada satu tujuan: memperkuat konsolidasi organisasi. Sebab, kemenangan dalam Musda tidak akan memiliki arti apabila Golkar gagal meningkatkan perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI pada Pemilu 2029.
Pada akhirnya, sejarah politik menunjukkan bahwa partai-partai besar tidak runtuh karena kalah dalam kontestasi eksternal. Mereka sering melemah akibat gagal mengelola kompetisi internal.
Karena itu, Musda Golkar Sulawesi Selatan seharusnya dipahami sebagai momentum membangun kontrak politik baru di antara seluruh kader: bahwa siapa pun yang terpilih, tujuan akhirnya adalah kejayaan organisasi, bukan kemenangan kelompok.
Azimat sakti memang penting. Diskresi kepemimpinan juga memiliki tempatnya. Namun, keduanya hanya akan memperoleh makna apabila dipadukan dengan kepemimpinan yang mampu membangun konsensus, mengelola perbedaan, dan menghadirkan visi yang menyatukan.
Di tengah dinamika politik Sulawesi Selatan yang semakin kompetitif, Golkar memerlukan lebih dari sekadar seorang ketua. Golkar memerlukan seorang pemimpin yang mampu menjembatani sejarah dengan masa depan, menyatukan pengalaman dengan pembaruan, serta mengubah kompetisi internal menjadi energi kolektif untuk memenangkan kepercayaan rakyat.
Di situlah sesungguhnya substansi Musda dipertaruhkan. Bukan semata siapa yang menang, melainkan apakah Golkar Sulawesi Selatan berhasil melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi organisasi, kapasitas elektoral, dan kemampuan membangun hegemoni politik yang berbasis pada gagasan, bukan semata pada kekuasaan.
