Bone, allnatsar.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone resmi mengeluarkan klarifikasi terkait isu dugaan pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bone. Dalam pernyataan resminya, pengurus menegaskan tidak pernah menerima, mencairkan, ataupun menggunakan dana hibah tersebut sepanjang masa kepengurusan berjalan.
Tegaskan Tidak Pernah Menerima Dana Hibah
Dalam rilis yang disampaikan, DPP KEPMI Bone menyebut tuduhan terkait penggunaan dana hibah adalah informasi yang menyesatkan. Mereka memastikan organisasi tetap berkomitmen pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan program.
“Dalam tradisi komunikasi yang sehat, verifikasi adalah prasyarat utama agar kebenaran tidak dikorbankan oleh sensasi,” ujar Irham, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah DPP KEPMI Bone.
Irham juga menekankan bahwa mekanisme pengawasan struktural di organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, isu ini harus dimaknai sebagai momentum pembelajaran untuk memperkuat transparansi dan etika komunikasi publik.
Audiensi dengan Wakil Bupati Diluruskan
DPP KEPMI Bone turut meluruskan pemberitaan mengenai pertemuan dengan Wakil Bupati Bone. Mereka menegaskan audiensi tersebut tidak ada kaitannya dengan pencairan dana hibah, melainkan membahas masa depan organisasi serta harapan dukungan yang lebih besar bagi dunia pendidikan dan mahasiswa pada kepengurusan berikutnya.
Keterlambatan Kongres Diakui
Terkait dinamika internal, pengurus mengakui adanya keterlambatan pelaksanaan kongres. Meski begitu, mereka menegaskan hal itu bukan bentuk penelantaran organisasi.
“Kami masih dan akan terus berupaya menyelenggarakan kongres secepat mungkin, karena bagi kami organisasi ini adalah rumah besar yang harus tetap terjaga marwahnya,” tegas Irham.
Senada, Syarwan, Sekretaris Jenderal DPP KEPMI Bone, menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada dokumen pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh tiga pengurus inti—Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum—sebagaimana syarat pencairan yang berlaku.
“Kongres bukan hanya soal pergantian kepengurusan, melainkan momentum memperbarui visi dan meneguhkan kembali marwah organisasi. Keterlambatan ini harus dipahami sebagai bagian dari proses kedewasaan organisasi,” ujar Syarwan.
Komitmen Menjaga Marwah Organisasi
Menutup klarifikasinya, DPP KEPMI Bone menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil ditujukan untuk menjaga kesinambungan organisasi dan mempersiapkan landasan bagi generasi penerus.
“Organisasi akan semakin matang bukan ketika ia terhindar dari tuduhan, melainkan ketika ia mampu merespons dengan jernih dan berpegang teguh pada integritas,” pungkas Irham.
