Jakarta, allnatsar.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk memperkuat kapasitas aparatur dan kepemimpinan di berbagai institusi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi Program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9/2026).
Prabowo mengatakan, pemerintah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap berbagai institusi negara, termasuk memperbaiki proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, serta penyiapan SDM yang akan mengisi posisi strategis di pemerintahan.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo.
Menurutnya, URI dirancang sebagai salah satu instrumen untuk menyiapkan SDM pemerintahan yang profesional, kompeten, dan memiliki kapasitas kepemimpinan.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, konsep URI salah satunya merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis, yakni École Nationale d’Administration (ENA). Lembaga tersebut dikenal sebagai institusi pendidikan yang menyiapkan calon pemimpin dan administrator pemerintahan.
Dalam rancangan URI, pemerintah mempertimbangkan pembentukan sejumlah lembaga yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga disebut akan menjadi bagian dari pengembangan tersebut.
Selain itu, pemerintah mempertimbangkan pembentukan Akademi Gubernur, Akademi Bupati/Wali Kota, hingga Akademi Direktur Jenderal (Dirjen) yang nantinya berada di bawah URI.
Prabowo mengatakan, URI diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan tersebut akan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai deep state dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Prabowo, terdapat sebagian birokrat di kementerian atau lembaga yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan maupun kebijakan pemerintah. Ia menggambarkan oknum pejabat tersebut sebagai “raja kecil” yang memiliki pengaruh kuat di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ungkapnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi pada seluruh aparatur negara. Ia menyebut persoalan ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga merupakan salah satu tantangan yang perlu dibenahi dalam sistem pemerintahan.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Prabowo.
Pemerintah, kata Prabowo, akan terus melakukan pembenahan terhadap sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan pengembangan aparatur untuk membangun birokrasi yang lebih profesional serta selaras dengan kepentingan masyarakat.
