Makassar, allnatsar.id – Sorotan tajam tertuju pada karut-marut tata kelola energi nasional. Irwan Abbas, selaku alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Indonesia Timur (UIT), secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Desakan ini mencuat menyusul dugaan skandal korupsi distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara fantastis, yakni lebih dari Rp5 triliun, serta menjadi biang keladi pemadaman listrik massal (blackout) di berbagai wilayah strategis Indonesia sejak kurun waktu 2018 hingga 2026.
Dalam pernyataannya, Irwan Abbas menyoroti adanya dugaan kongkalikong, manipulasi kualitas batu bara (kalori), hingga rekayasa sistem pembayaran yang diduga melibatkan dua korporasi, yakni PT OBP dan PT BRA. Praktik lancung ini dinilai lolos dari pengawasan akibat lemahnya regulasi dan supervisi dari Kementerian ESDM.
Dampak dari dugaan manipulasi ini tidak hanya menguras uang negara, tetapi juga mengorbankan hak-hak dasar masyarakat jelata melalui pemadaman listrik berantai.
Wilayah-wilayah ekonomi utama seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, hingga Sumatra secara bergantian mengalami krisis pasokan listrik yang melumpuhkan aktivitas publik dan merugikan sektor UMKM.
“Negara dirugikan triliunan rupiah, sementara rakyat harus menanggung gelap gulita akibat pasokan batubara PLTU yang dimanipulasi secara kualitas. Ini adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung tidak tebang pilih dan segera memanggil Menteri ESDM untuk dimintai pertanggungjawaban terkait kebijakan dan pengawasannya,” ujar Irwan Abbas dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Rencana kunjungan Menteri ESDM ke Kota Makassar dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat Sulawesi Selatan yang berulang kali menjadi korban pemadaman listrik akibat pasokan energi yang tidak stabil.
HMI Korkom UIT menyatakan akan mengawal isu ini dan memastikan bahwa Makassar tidak menjadi panggung pencitraan bagi pejabat yang dinilai gagal menjaga kedaulatan energi nasional.
Jika tuntutan ini diabaikan dan aparat penegak hukum lambat bergerak, elemen pemuda dan mahasiswa menegaskan siap mengambil jalur konsolidasi massa yang lebih besar demi menuntut keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
