Jakarta, allnatsar, id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keresahannya terhadap maraknya tindakan premanisme di berbagai daerah, yang kerap berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (9/5/2025) lalu, mengungkapkan bahwa Presiden telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin untuk mencari solusi.
Prabowo menekankan pentingnya pembinaan terhadap para pelaku agar tidak mengganggu iklim investasi dan ketertiban umum. Meskipun demikian, Prasetyo menyebut Presiden belum memutuskan pembentukan satuan tugas khusus antipremanisme di tingkat kepresidenan.
Secara terpisah, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah mengambil langkah konkret. Menko Polkam Budi Gunawan, usai rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa (6/5/2025), mengumumkan akan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menindak tegas serta melakukan pembinaan terhadap ormas bermasalah.
Langkah ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian pada Kamis (8/5/2025) menjelaskan bahwa ormas yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan status terdaftar, yang berimbas pada hilangnya fasilitas pemerintah seperti dana hibah. Pemerintah menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk premanisme yang mengancam stabilitas dan ketertiban sosial.
Keresahan Presiden Prabowo Subianto terhadap maraknya premanisme di berbagai daerah dan langkah cepatnya berkoordinasi dengan Kapolri serta Jaksa Agung menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga iklim investasi. Inisiatif pembinaan bagi pelaku serta rencana pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan berbagai instansi, sebagaimana diumumkan Menko Polkam, merupakan langkah strategis yang patut didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa demi terwujudnya ketertiban sosial dan stabilitas nasional yang berkelanjutan. “Ujar Dr. Ir. Natsar Desi, Ketua Organisasi Kepemudaan OKP Fortanas (Forum Ketahanan Nasional) Sulawesi Selatan. (sie/all)
