Jakarta, allnatsar.id – Pemerintah terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan anggaran untuk program MBG pada tahun 2026 diperkirakan berada di bawah angka Rp 260 triliun.
Angka ini merupakan revisi ke bawah dari proyeksi awal, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan penajaman anggaran tanpa mengorbankan kualitas nutrisi maupun tujuan utama program dalam meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat.
Penyesuaian anggaran ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang. Purbaya menegaskan bahwa inisiatif efisiensi ini muncul langsung dari hasil evaluasi internal BGN.
“Hasil evaluasi BGN menunjukkan bahwa masih terdapat ruang efisiensi yang signifikan dalam pelaksanaan program ini. Kami telah membahas rencana ini bersama Kepala BGN, dan detail mengenai efisiensi tersebut akan disampaikan langsung oleh pihak lembaga kepada publik,” ujar Purbaya.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program kerakyatan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan melakukan efisiensi, pemerintah tidak hanya berupaya mencapai target gizi nasional, tetapi juga menjaga disiplin fiskal agar postur APBN tetap sehat dan berdaya tahan.
Program MBG, yang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia unggul, kini memiliki model operasional yang lebih ramping dan terukur. Fokus pemerintah tetap konsisten: memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat, terutama bagi generasi muda Indonesia, dengan manajemen biaya yang lebih cerdas dan transparan.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi pengelolaan program-program nasional lainnya, di mana optimalisasi anggaran justru menjadi kunci dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
