Perkuat Integritas Pencegahan, Pemkot Makassar Hadirkan Pimpinan KPK RI Penguatan SKPD Wujudkan Pemerintah Bersih

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025 - 06:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Foto: Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Makassar, allnatsar.id — Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Munafri menilai penting untuk menguatkan komitmen seluruh perangkat pemerintahan yang berpijak pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.

“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.

Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.

“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.

Baca Juga :  Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan

“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.

Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.

“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.

Baca Juga :  Munafri Turun Langsung ke Manggala, Siapkan Langkah Antisipatif Cegah Banjir di Antang

Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutup Munafri.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik.” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Berita Terkait

Wakapolres Instruksikan Tindak Tegas APMS Nakal
Gelar Sweeping Rutin, UPTP Samsat Jeneponto Catat Peningkatan Signifikan Pajak Kendaraan
Putusan MA Inkracht: SK Pencopotan Batal Demi Hukum, Prof Ichsan Ali Wajib Dipulihkan Kedudukannya
Jemput Bola di Car Free Day, UPT Samsat Jeneponto Panen Apresiasi Warga
SPMP Resmi Laporkan Tambang Galian C Ilegal ke Mapolres Takalar, Desak Penutupan dan Penyitaan Alat Berat
PT Roda Mas Baja Inti , Dugaan Peredaran Besi Tak Sesuai SNI 2052:2024.
Lumpuhnya Penegakan Hukum Polresta Gowa: SPMP Desak Kapolda Sulsel Copot Kanit Tipidter dan Bentuk Tim Khusus Brantas Tambang Ilegal
Dugaan Penganiayaan Terduga Pelaku di Kantor Polisi, Calu: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:02 WIB

Wakapolres Instruksikan Tindak Tegas APMS Nakal

Rabu, 2 September 2026 - 10:00 WIB

Gelar Sweeping Rutin, UPTP Samsat Jeneponto Catat Peningkatan Signifikan Pajak Kendaraan

Minggu, 30 Agustus 2026 - 19:42 WIB

Putusan MA Inkracht: SK Pencopotan Batal Demi Hukum, Prof Ichsan Ali Wajib Dipulihkan Kedudukannya

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:20 WIB

Jemput Bola di Car Free Day, UPT Samsat Jeneponto Panen Apresiasi Warga

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 07:46 WIB

SPMP Resmi Laporkan Tambang Galian C Ilegal ke Mapolres Takalar, Desak Penutupan dan Penyitaan Alat Berat

Berita Terbaru