Perkuat Integritas Pencegahan, Pemkot Makassar Hadirkan Pimpinan KPK RI Penguatan SKPD Wujudkan Pemerintah Bersih

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025 - 06:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Foto: Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Makassar, allnatsar.id — Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Munafri menilai penting untuk menguatkan komitmen seluruh perangkat pemerintahan yang berpijak pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.

“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.

Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.

“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.

Baca Juga :  Appi Tegas: Tak Ada yang Lebih Kuat dari Pemerintah, Bangunan dan Parkir Liar Harus Ditertibkan

“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.

Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.

“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.

Baca Juga :  Aliyah Mustika Ilham Tekankan Budaya Integritas dalam Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI

Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutup Munafri.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik.” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Berita Terkait

Makassar Miliki Payung Hukum Baru Sektor Transportasi, Ranperda Perhubungan Resmi Disetujui
Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru
Dugaan Mafia Program Makan Bergizi Gratis, FAM Demo dan Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas
KPK Tahan Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Terkait Kasus Dokumen WNA
Di Bawah Kepemimpinan Appi-Aliyah, Makassar Pertahankan Opini WTP atas LKPD 2025
Demo Dugaan Masuknya 40 Kg Narkoba di Lapas Bollangi Ricuh, Mahasiswa Dipukul Mundur dan Diamankan Petugas
Makassar Kini Punya Layanan SIM C1, Munafri Ajak Komunitas Motor Tertib Berkendara
Bobolnya Keamanan Bandara Sultan Hasanuddin: HMI FH UMI Desak Investigasi Dugaan Keterlibatan Oknum dalam Penyelundupan Sabu
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:51 WIB

Makassar Miliki Payung Hukum Baru Sektor Transportasi, Ranperda Perhubungan Resmi Disetujui

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:51 WIB

Tok! DPR RI Resmi Sahkan RUU Polri Menjadi Undang-Undang Baru

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:41 WIB

Dugaan Mafia Program Makan Bergizi Gratis, FAM Demo dan Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:52 WIB

KPK Tahan Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Terkait Kasus Dokumen WNA

Senin, 25 Mei 2026 - 21:26 WIB

Di Bawah Kepemimpinan Appi-Aliyah, Makassar Pertahankan Opini WTP atas LKPD 2025

Berita Terbaru