Makassar, allnatsar.id — Puluhan massa yang tergabung dalam Front Advokasi Anti Mafia MBG (FAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) pada Selasa (9/6/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras dan desakan agar aparat penegak hukum segera membongkar dugaan praktik mafia terstruktur dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam dinamika di lapangan, massa sempat melakukan blokade jalan sebagai simbol tuntutan keadilan.
Massa aksi mendesak penegakan hukum yang objektif terhadap tata kelola Program MBG yang dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melaporkan dugaan keterlibatan oknum Korwil BGN Gowa dan Koordinator SPPI Sulawesi Selatan yang dinilai berkaitan dengan praktik non-prosedural tersebut. Selain itu massa aksi juga meminta Kejati Sulsel bertindak independen tanpa melihat jabatan atau kedudukan pihak yang diduga terlibat.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi. Di hadapan perwakilan massa, pihak Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengatensi penuh aspirasi masyarakat ini.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini. Kami meminta agar seluruh bukti dan dokumen pendukung segera dilampirkan secara resmi sebagai bahan telaah mendalam untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Soetarmi dalam pertemuan tersebut.
Pihak Kejati Sulsel juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terbukti secara sah di pengadilan.
Jenderal Lapangan FAM, Syarif, mengapresiasi respons cepat dari Kejati Sulsel. Namun, ia menegaskan bahwa FAM tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami mengapresiasi komitmen Kejati Sulsel. Namun, jika dugaan ini terbukti, tidak boleh ada toleransi sedikit pun bagi mereka yang mencederai integritas program negara dan merugikan kepentingan publik,” tegas Syarif.
Syarif menambahkan bahwa dalam waktu dekat, FAM akan menyerahkan dokumen dan bukti pendukung tambahan yang lebih komprehensif ke Kejati Sulsel.
Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen awal secara simbolis, dengan ancaman massa akan kembali turun ke jalan jika penanganan laporan berjalan di tempat.
